Mataram-Revitalisasi Posyandu masih tetap menjadi penekanan utama Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah, M.Pd dalam berbagai kesempatan. Bagi Ummi Rohmi begitu Wagub biasa disapa, Revitalisasi Posyandu harus diperkuat mulai dari tingkat Dusun di seluruh desa yang ada di Nusa Tenggara Barat. Alasannya dengan Revitalisais Posyandu yang kuat maka Posyandu bisa dijadikan sebagai center of education atau pusat edukasi dan sosialisasi berbagai program unggulan Pemprov NTB bagi seluruh warga masyarakat yang merangkum berbagai informasi program pemerintah daerah baik masalah pendidikan kesehatan, lingkungan ketenagakerjaan, ekonomi dan persoalan-persoalan mendasar yang tengah dihadapi masyarakat saat ini.
Penegasan itu disampaikan Wagub NTB pada Rakor Provinsi dalam rangka pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) 2020 dan membangun sinergi antara pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan tenaga ahli pendamping profesional dalam pelaksanaan Tugas Pendamping Desa (TPD), Rabu (18/8/2021) malam di Lombok Astoria Hotel Mataram.
Dihadapan peserta dari unsur perwakilan Kepala Desa dari 8 Kabupaten se NTB, Kepala Bappeda Kabupaten, Tim Pendamping Desa, unsur Kecamatan, DPMPD Kappaten tersebut Wagub mengingatkan agar para Kepala Desa memiliki perhatian yang serius terhadap keberaaan Posyandu di masing-masing desa. Pasalnya melalui Posyandu programram-program pembangunan di desa yang juga menjadi bagian dari program unggulan pemerintah provinsi NTB bisa bersinergi dan saling memperkuat layanan kepada masyarakat dari seluruh sektor pembangunan itu sendiri.
“Dana Desa (DD) yang selama ini dikucurkan bagi setiap desa hendaknya bisa lebih bermanfaat secara produktif dan tepat sasaran bagi seluruh komponen pembangunan dan bisa bersinergi dengan baik antara program Pemprov NTB dan Pemkab. Sehingga dengan demikian pengelolaan DD bisa memberikan multi manfaat secara epektif dan efisien. Saya juga menginginkan agar pendataan komfrehensif berbasis desa dari apa yang sudah kita lakukan di desa bisa dilakukan secara online, cepat, tepat waktu dan tepat sasaran,” kata mantan Ketua DPRD Lombok Timur ini.
Selain itu lanjut Wagub, pendataan dan pelaksanaan pembangunan berbasis desa diyakini akan sangat epektif dan efisien sehingga hasilnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
